1.
Apa
yang dimaksud undang-undang menurut kebudayaan Melayu Lama?
Jawaban:
·
Undang-undang Melayu lama adalah bahan
kajian yang penting tentang sistem pemerintahan, sistem pentabdiran, dan
susunan masyarakat Melayu lama.
·
Undang-undang melayu lama juga
membayangkan alam pikiran orang Melayu pada masa lampau.
·
Undang-undang Melayu mungkin hanya
sebuah digest atau buku rujukan saja, tetapi selalu dipakai.
2.
Apa
isi Undang-undang Malaka? Kenapa undang-undang Malaka dianggap penting?
Jelaskan 4 lapis dalam undang-undang Malaka! Kapankah undang-undang Malaka
disusun? Jelaskan dengan badan dan skema yang baik!
Jawab:
|
1. Isi
|
Peraturan
yang dikeluarkan oleh Sultan Muhammad Syah dan tambahan yang dibuat oleh
Sultan Muzafar Syah.
|
|
2. Alasan dianggap penting
|
Undang-undang
Melaka dianggap penting karena dalam bagian ini adat menduduki tempat yang
penting. Walaupun begitu, pengaruh Islam sudah mulai masuk. Undang-undang
Malaka pun telah menjadi rujukan pada masanya.
|
|
3. 4 Lapis UU Malaka
|
ü Undang-undang
Laut: Disusun untuk mengatur perdagangan Melaka yang kian berkembang.
ü Hukum
Perkawinan Islam: Hukum perkawinan adalah terjemahan dari hokum Syafi’i. Pada
awalnya adalah suatu teks yang berdiri sendiri. Buktinya adalah ungkapan wa
‘llahu a’lam yang terdapat pada akhir bagian ini.
ü Hukum
Perdagangan (bai’) dan Syahadat: merupakan hokum berniaga dan hokum bersaksi
syahadat menurut undang-undang Islam. Sebagian besar terjemahan dari
kitab-kitab fiqih seperti At-Taqrib yang disusun oleh Abu Shujak atau
syarahnya Fath al-Qarib yang disusun oleh Qasim al Ghazzi.
ü Undang-undang
Johor: ada perbedaan pendapat dan kesalahpahaman. Undang-undang ini tidak ada
perbedaan dengan Undang-undang Melaka
|
|
4. Waktu UU Malaka disusun
|
Undang-undang
Malaka terdiri dari lapisan-lapisan, tiap lapisan disusun pada waktu yang berlainan.
·
Intisari Undang-undang Malaka
disusun pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Syah (1422-1444). Kemudian
diperluas dan ditambah peraturan-peraturan hokum pelayaran oleh Sultan
Muzaffar Syah (1445-1458), yaitu pada zaman keemasan kesultanan Malaka.
·
Bagian undang-undang Islam, yang
berhubungan dengan hokum perdagangan dan hokum bersaksi, pasti baru ada
sesudah agama Islam bertapak di Nusantara.
·
Undang-undang Negeri disusun di
permulaan abad keenam belas, yaitu sesudah kedatangan Portugis di Nusantara.
·
Undang-undang Johor digubah atas
perintah Sultan Mahmud Syah (1722-1760)
|
3.
Apakah
yang dimaksud dengan undang-undang Laut, jelaskan tentang versi undang-undang
laut pokok, undang-undang laut Malaka, versi Aceh, dan versi Patani, lalu
jelaskan tentang isinya!
Jawab:
|
Undang-undang
Laut: Undang-undang Laut berasal dari zaman Melaka itu merupakan
undang-undang yang penting di Nusantara.
Winstedt
dan De Josselin de Jong , menurut mereka ada dua versi yang berbeda.
|
|
|
Undang-undang
Laut Pokok
|
Ø Diwakili
oleh dua naskah, yaitu MS6619 dari Breda dan Vat. Ind. IV dari Perpustakaan
Vatican.
Ø Dibuat
pada masa Sultan Mahmud Syah (1488-1528) masih di atas kerajaan dan Datuk
Bendahara Seri Maharaja menjadi Mangkubuminya.
|
|
Undang-undang
Laut Melaka
|
ü Undang-undang
ini dinamai undang-undang Laut Melaka karena sebagian besar dari naskah ini
merupakan bagian kedua dari Undang-undang Melaka.
ü Sesudah
puji-pujian ada seruan-seruan yang menarik.
ü Undang-undang
ini berasal dari zaman Sultan Mahmud Syah yang karar di atas Melaka. Oleh
karena itu, “kita” harus mentaati hokum ini dan hormat pada nahkoda yang
menjadi ganti raja di tengah laut.
|
|
Versi
Aceh
|
·
Versi Aceh diwakili oleh empat
naskah saja dan merupakan bagian kedua dari Undang-undang Malaka.
·
Setelah kata-kata pujian, ada
tujuan penulisan undang-undang, dan disertai juga penyebutan masa asalnya
undang-undang.
·
Versi Aceh berakhir dengan
kolofon yang menyatakan bahwa undang-undang dibuat pada tahun 1202 H pada
zaman Sayyidina wa Maulana Paduka Seri Sultan Jamal A’lam Badr al Munir
(1703-1726) yag duduk di atas tahta kerajaan di dalam negeri Aceh Dar
al-Salam yang terkenal di bawah angin dan melimpahkan ahim dan rahmat kepada
semua mukmin.
|
|
Versi
Patani
|
v Undang-undang
Patani diwakili oleh enam naskah dan merupakan satu bunga rampai
perundang-undangan.
v Versi
ini sudah sangat tua, sebab salah satu naskahnya, yaitu Maxwell mengatakan
bahwa “Encik Maulanalah yang menyuratkan undang-undang ini dari sebuah naskah
yang berasal dari tahun 1088 H (1672 M).
v Cod.
Or. 1726 dan Maxwell 5 dan SOAS 40506(2), hokum ini terbit pada zaman “negeri
Malaka lagi baik di bawah tuan kita Seri Sultan Mahmud Syah yang kerajaan di
dalam negeri Melaka” dan Bendahara Seri Maharaja menjadi Mangkubumi.
v Sesudah
pasal 17.2, versi ini meneruskan dengan bunga rampai perundnag-undangan
Melayu yang isinya yaitu tentang hamba yang melarikan diri, orang berlawan,
hokum khiar, talak, mencuri, orang berhutang dan sebagainya.
|
4.
Apakah
yang dimaksud undang-undang Minangkabau, sebutkan judul-judul lalu jelaskan
isinya!
Jawab:
|
Undang-undang
Minangkabau:
·
Naskah Undang-undang Minangkabau
banyak sekali, lebih dari 40 buah, manun pada zaman dahulu sukar diperoleh.
·
Akibatnya para sarjana mengkaji
Undang-undang Minangkabau merujuk pada Undang-undang Dua Belas dari Perak dan
Undang-undang Sungai Ujung.
|
|
|
Judul
|
ü Undang-undang
Tanah Datar
ü Undang-undang
Adat
ü Undang-undang
Luhak Tiga Laras
ü Tombo
Adat
ü Adat
Istiadat Minangkabau
|
|
Isi
|
Naskah-naskah ini biasanya terdiri
dari tiga bagian.
v Bagian
pertama, Tambo Raja-raja Minangkabau
v Bagian
kedua, Undang-undang Adat
v Bagian
ketiga, hokum adat yang ditinjau dari sudut hokum syarak.
Biasanya yang sampai ke Indonesia
hanya bagian pertama dan kedua.
Bagian
Pertama
v Bagian
pertama selalu dimulai dengan cerita penciptaan dan cerita anak-cucu Adam.
v Cerita
nenek Datuk Ketemenggungan dan Datuk Perpatih nan Sebatang (Kayu). Kedua
nenek inilah yang menetapkan penghulu di tiap-tiap negeri.
v Cerita
asal mulanya pulau Perca bernama “Minangkabau” serta “bahaya” yang mengancam
Minangkabau. “Bahaya” itu berupa teka-teki dari nahkoda yang harus
dipecahkan.
v Dalam
beberapa naskah diceritakan pula raja-raja yang mula-mula memerintah di Aceh,
Bintan, Jambi, Palembang, dan Indragiri.
Bagian kedua
ü Bagian
undang-undang Adat yang menguraikan undang-undang yang berlaku di alam
Miangkabau.
ü Adat
yang terpakai oleh orang tua turun-temurun di dalam Luhak nan tiga, Luhak nan
dua, ada empat perkara:
1) Adat
nan sebenar adat: adat yang diterima daripada Nabi Muhammad saw, yaitu hokum
syarak.
2) Adat
nan diadatkan: merupakan adat yang terpenting dan adat yang diterima dari
Datuk Ketemanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sebatang. Adat ini juga disebut
hukum adat.
3) Adat
nan teradat: adat yang terpakai di luhak atau laras.
4) Adat
istiadat: adat jahiliah yangterlarang pada Adat nan sebenar adat, seperti
menyabung, berjudi, bergelanggang, bersorak-sorai, dan lainnya.
|
5.
Jelaskan
undang-undang berikut dengan bagan!
a)
Undang-undang
sungai ujung
b)
Undang-undang
dua belas
c)
Undang-undang
Pahang
d)
Undang-undang
Sembilan
e)
Undang-undang
Sembilan puluh Sembilan
f)
Adat
Raja-raja Melayu
|
Judul
Undang-undang: Undang-undang Sungai Ujung
|
|
|
Sejarah
|
·
Undang-undang Sungai Ujung
berasal dari naskah yang disalin ke dalam huruf Romawi di Melaka tahun 1904.
·
Ada salinan dalam huruf Arab yang
dibuat oleh Datu’ Makudu Sakti pada tahun 1884, tetapi naskah itu tidak
digunakan oleh Winstedt dan De Josselin de Jong.
|
|
Isi
|
Isi
naskah ini sama dengan undang-undang Minangkabau.
|
|
Fungsi
|
Undang-undang
ini berfungsi untuk mengatur hubungan manusia berdasarkan adat dan syariat
Islam.
|
|
Judul
Undang-undang: Undang-undang Dua belas
|
|
|
Sejarah
|
ü Merupakan
undang-undang yang dibawa ke Perak oleh Sultan Ahmad Tajuddin Syah yang
mula-mula menjadi raja di negeri Perak.
ü Kini
tersimpan di Royal Asiatic Society, disalin pada tahun 1292 H di Pulau
Pinang.
|
|
Isi
|
Menyatakan bukti kesalahan adalah
bagian yang terpenting naskah ini, disamping undang-undang nan delapan, yaitu
nama kesalahan seperti tikam bunuh, upas racun, siar bakar, maling curi,
samun sakar, dago dagi, umbat umbai, dan sumbang salah.
Martabat manusia, raja, penghulu,
hulubalang, dan orang muda juga dibicarakan.
Ada uraian tentang menteri,
jenis-jenis menteri, dan tugasnya.
Undang-undang yang sudah
dipengaruhi oleh Islam, seperti hukum akal, hukum dakwa, saksi, sumpah,
jenis-jenis luka dan bunuh juga dibahas.
Bagian ketiga membicarakan
perkara yang dibahas di dalam Undang-undang Melaka, seperti orang mencuri,
orang berhutang, dan lain-lain. Orang berhutang dan orang berzina mendapat
perhatian yang istimewa dalam naskah ini. |
|
Fungsi
|
Undang-undang ini berfunsi untuk
mengatur kehidupan berdasarkan hukum Islam, dan mengatur jabatan juga tugas
yang diembannya.
|
|
Judul undang-undang:
Undang-undang Pahang
|
|
|
Sejarah
|
ü Winstedt,
ada dua naskah undang-undang, yaitu Maxwell 17 dan 20.
ü Maxwell
17 disalin pada tahun 1296 H oleh Naina Ahmad, Lebai bin Nahkoda Muhammad
Husain.
ü Maxwell
20 disalin pada tahun 1300 H oleh Luakang bin Muhammad Rashid dari sebuah
naskah milik Dato’ Sri Adika Raja yang bertarikh 1248 H.
|
|
Isi
|
v Bagian
pertama menyatakan bahwa undang-undang ini disurat pada masa Sultan Abdul
Ghafur dan berlaku bukan saja di Pahang, tapi juga di Perak dan Johor.
v Pendahulaun:
mengatakan bahwa seorang raja hendaklah memelihara rakyatnya serta menjadikan
pembesar negeri.
v Undang-undang
Pahang belum terpengaruh Islam.
|
|
Fungsi
|
Undang-undang ini berfungsi sebagai
acuan untuk menghukum orang yang berbuat kesalahan, mengatur kehidupan
memimpin masyarakat dan masalah hubungan sosial dan kekayaan.
|
|
Judul undang-undang:
Undang-undang Sembilan Puluh Sembilan
|
|
|
Sejarah
|
— Merupakan
undang-undang yang dibawa ke Malaya oleh Sayid Hassan al-Faradz dari
Hadramaut dan terus dipakai oleh anak-cucunya.
— Naskah
undang-undang Sembilan Puluh Sembilan disalin dari sebuah naskah kepunyaan
Datuk Sayid Jaafar yang merupakan seorang tokoh yang penting yang hidup di
Perak pada akhir abad ke-19.
|
|
Isi
|
Í Undang-undang
Sembilan Puluh Sembilan ini berupa tanya-jawab antara Raja Nasran Adil dengan
menterinya bernama Khoja Berza Amir Hakim.
Í Dibicarakan
juga adat menghadap raja atau memilih raja.
Í Menunjukkan
hukuman yang lunak.
|
|
Fungsi
|
— Menggambarkan
pelaksanaan Adat Temenggung.
— Menguraikan
perkara-perkara yang biasa dibahas dalam kitab undang-undang.
|
|
Judul undang-undang: Adat
Raja-Raja Melayu
|
|
|
Sejarah
|
Ø Sebenarnya
sudah terdapat di dalam karya seperti Sejarah Melayu, Undang-undang Melaka,
Hikayat Aceh dan Misa Melayu, tetapi Adat Raja-raja Melayu adalah karya yang
khusus membicarakan adat raja-raja Melayu.
Ø Disusun
pada tahun 1193 H atas perintah De Bruyn yang menjadi gubernur Malaka.
Ø Naskah
ini berkali-kali diperbaiki dan diperluas.
Ø Naskah
ini pernah tiga kali diterbitkan. Mula-mula diterbitkan oleh Van Ronkel pada
tahun 1929 berdasarkan tiga naskah yang tersimpan di London.
Ø Pada
tahun 1964, Tardjan Hadidjaja menerbitkan kembali dalam huruf Latin serta
menambahkan bahan-bahan tentang adat raja-raja Melayu yang diambil dari
Undang-undang Melaka, Kata Adat, Pantun Adat, dan Pantun Negeri Sembilan.
Ø Panuti
H. M. Sudjiman, mengkaji semua naskah yang ada untuk dipromosikan di
Australian Nasional University, ini merupakan kajian raja-raja yang paling
lengkap.
|
|
Isi
|
Menceritakan adat raja-raja Melayu
seperti, adat dan upacara tatkala istri Baginda melahirkan, tatkala Baginda
bercukur, adat dan upacara perkawinan, upacara pemakaman raja, dan
sebagainya.
|
|
Fungsi
|
Undang-undang ini berfungsi untuk
mengetahui adat-adat raja-raja Melayu.
|
Komentar
Posting Komentar