Minggu, 05 Agustus 2012

TUGAS TERSTRUKTUR UNDANG-UNDANG SASTRA MELAYU KLASIK (Novitasari Mustaqimatul Haliyah)


1.      Apa yang dimaksud undang-undang menurut kebudayaan Melayu Lama?
Jawaban:
·         Undang-undang Melayu lama adalah bahan kajian yang penting tentang sistem pemerintahan, sistem pentabdiran, dan susunan masyarakat Melayu lama.
·         Undang-undang melayu lama juga membayangkan alam pikiran orang Melayu pada masa lampau.
·         Undang-undang Melayu mungkin hanya sebuah digest atau buku rujukan saja, tetapi selalu dipakai.
2.      Apa isi Undang-undang Malaka? Kenapa undang-undang Malaka dianggap penting? Jelaskan 4 lapis dalam undang-undang Malaka! Kapankah undang-undang Malaka disusun? Jelaskan dengan badan dan skema yang baik!
Jawab:
1.      Isi
Peraturan yang dikeluarkan oleh Sultan Muhammad Syah dan tambahan yang dibuat oleh Sultan Muzafar Syah.
2.      Alasan dianggap penting
Undang-undang Melaka dianggap penting karena dalam bagian ini adat menduduki tempat yang penting. Walaupun begitu, pengaruh Islam sudah mulai masuk. Undang-undang Malaka pun telah menjadi rujukan pada masanya.
3.      4 Lapis UU Malaka
ü  Undang-undang Laut: Disusun untuk mengatur perdagangan Melaka yang kian berkembang.
ü  Hukum Perkawinan Islam: Hukum perkawinan adalah terjemahan dari hokum Syafi’i. Pada awalnya adalah suatu teks yang berdiri sendiri. Buktinya adalah ungkapan wa ‘llahu a’lam yang terdapat pada akhir bagian ini.
ü  Hukum Perdagangan (bai’) dan Syahadat: merupakan hokum berniaga dan hokum bersaksi syahadat menurut undang-undang Islam. Sebagian besar terjemahan dari kitab-kitab fiqih seperti At-Taqrib yang disusun oleh Abu Shujak atau syarahnya Fath al-Qarib yang disusun oleh Qasim al Ghazzi.
ü  Undang-undang Johor: ada perbedaan pendapat dan kesalahpahaman. Undang-undang ini tidak ada perbedaan dengan Undang-undang Melaka
4.      Waktu UU Malaka disusun
Undang-undang Malaka terdiri dari lapisan-lapisan, tiap lapisan disusun pada waktu yang berlainan.
·         Intisari Undang-undang Malaka disusun pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Syah (1422-1444). Kemudian diperluas dan ditambah peraturan-peraturan hokum pelayaran oleh Sultan Muzaffar Syah (1445-1458), yaitu pada zaman keemasan kesultanan Malaka.
·         Bagian undang-undang Islam, yang berhubungan dengan hokum perdagangan dan hokum bersaksi, pasti baru ada sesudah agama Islam bertapak di Nusantara.
·         Undang-undang Negeri disusun di permulaan abad keenam belas, yaitu sesudah kedatangan Portugis di Nusantara.
·         Undang-undang Johor digubah atas perintah Sultan Mahmud Syah (1722-1760)


3.      Apakah yang dimaksud dengan undang-undang Laut, jelaskan tentang versi undang-undang laut pokok, undang-undang laut Malaka, versi Aceh, dan versi Patani, lalu jelaskan tentang isinya!
Jawab:
Undang-undang Laut: Undang-undang Laut berasal dari zaman Melaka itu merupakan undang-undang yang penting di Nusantara.
Winstedt dan De Josselin de Jong , menurut mereka ada dua versi yang berbeda.
Undang-undang Laut Pokok
Ø  Diwakili oleh dua naskah, yaitu MS6619 dari Breda dan Vat. Ind. IV dari Perpustakaan Vatican.
Ø  Dibuat pada masa Sultan Mahmud Syah (1488-1528) masih di atas kerajaan dan Datuk Bendahara Seri Maharaja menjadi Mangkubuminya.

Undang-undang Laut Melaka
ü  Undang-undang ini dinamai undang-undang Laut Melaka karena sebagian besar dari naskah ini merupakan bagian kedua dari Undang-undang Melaka.
ü  Sesudah puji-pujian ada seruan-seruan yang menarik.
ü  Undang-undang ini berasal dari zaman Sultan Mahmud Syah yang karar di atas Melaka. Oleh karena itu, “kita” harus mentaati hokum ini dan hormat pada nahkoda yang menjadi ganti raja di tengah laut.
Versi Aceh
·         Versi Aceh diwakili oleh empat naskah saja dan merupakan bagian kedua dari Undang-undang Malaka.
·         Setelah kata-kata pujian, ada tujuan penulisan undang-undang, dan disertai juga penyebutan masa asalnya undang-undang.
·         Versi Aceh berakhir dengan kolofon yang menyatakan bahwa undang-undang dibuat pada tahun 1202 H pada zaman Sayyidina wa Maulana Paduka Seri Sultan Jamal A’lam Badr al Munir (1703-1726) yag duduk di atas tahta kerajaan di dalam negeri Aceh Dar al-Salam yang terkenal di bawah angin dan melimpahkan ahim dan rahmat kepada semua mukmin.
Versi Patani
v  Undang-undang Patani diwakili oleh enam naskah dan merupakan satu bunga rampai perundang-undangan.
v  Versi ini sudah sangat tua, sebab salah satu naskahnya, yaitu Maxwell mengatakan bahwa “Encik Maulanalah yang menyuratkan undang-undang ini dari sebuah naskah yang berasal dari tahun 1088 H (1672 M).
v  Cod. Or. 1726 dan Maxwell 5 dan SOAS 40506(2), hokum ini terbit pada zaman “negeri Malaka lagi baik di bawah tuan kita Seri Sultan Mahmud Syah yang kerajaan di dalam negeri Melaka” dan Bendahara Seri Maharaja menjadi Mangkubumi.
v  Sesudah pasal 17.2, versi ini meneruskan dengan bunga rampai perundnag-undangan Melayu yang isinya yaitu tentang hamba yang melarikan diri, orang berlawan, hokum khiar, talak, mencuri, orang berhutang dan sebagainya.

4.      Apakah yang dimaksud undang-undang Minangkabau, sebutkan judul-judul lalu jelaskan isinya!
Jawab:
Undang-undang Minangkabau:
·         Naskah Undang-undang Minangkabau banyak sekali, lebih dari 40 buah, manun pada zaman dahulu sukar diperoleh.
·         Akibatnya para sarjana mengkaji Undang-undang Minangkabau merujuk pada Undang-undang Dua Belas dari Perak dan Undang-undang Sungai Ujung.
Judul
ü  Undang-undang Tanah Datar
ü  Undang-undang Adat
ü  Undang-undang Luhak Tiga Laras
ü  Tombo Adat
ü  Adat Istiadat Minangkabau
Isi
Naskah-naskah ini biasanya terdiri dari tiga bagian.
v  Bagian pertama, Tambo Raja-raja Minangkabau
v  Bagian kedua, Undang-undang Adat
v  Bagian ketiga, hokum adat yang ditinjau dari sudut hokum syarak.
Biasanya yang sampai ke Indonesia hanya bagian pertama dan kedua.
Bagian Pertama
v  Bagian pertama selalu dimulai dengan cerita penciptaan dan cerita anak-cucu Adam.
v  Cerita nenek Datuk Ketemenggungan dan Datuk Perpatih nan Sebatang (Kayu). Kedua nenek inilah yang menetapkan penghulu di tiap-tiap negeri.
v  Cerita asal mulanya pulau Perca bernama “Minangkabau” serta “bahaya” yang mengancam Minangkabau. “Bahaya” itu berupa teka-teki dari nahkoda yang harus dipecahkan.
v  Dalam beberapa naskah diceritakan pula raja-raja yang mula-mula memerintah di Aceh, Bintan, Jambi, Palembang, dan Indragiri.
Bagian kedua
ü  Bagian undang-undang Adat yang menguraikan undang-undang yang berlaku di alam Miangkabau.
ü  Adat yang terpakai oleh orang tua turun-temurun di dalam Luhak nan tiga, Luhak nan dua, ada empat perkara:
1)      Adat nan sebenar adat: adat yang diterima daripada Nabi Muhammad saw, yaitu hokum syarak.
2)      Adat nan diadatkan: merupakan adat yang terpenting dan adat yang diterima dari Datuk Ketemanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sebatang. Adat ini juga disebut hukum adat.
3)      Adat nan teradat: adat yang terpakai di luhak atau laras.
4)      Adat istiadat: adat jahiliah yangterlarang pada Adat nan sebenar adat, seperti menyabung, berjudi, bergelanggang, bersorak-sorai, dan lainnya.

5.      Jelaskan undang-undang berikut dengan bagan!
a)      Undang-undang sungai ujung
b)     Undang-undang dua belas
c)      Undang-undang Pahang
d)     Undang-undang Sembilan
e)      Undang-undang Sembilan puluh Sembilan
f)       Adat Raja-raja Melayu

Judul Undang-undang: Undang-undang Sungai Ujung
Sejarah
·         Undang-undang Sungai Ujung berasal dari naskah yang disalin ke dalam huruf Romawi di Melaka tahun 1904.
·         Ada salinan dalam huruf Arab yang dibuat oleh Datu’ Makudu Sakti pada tahun 1884, tetapi naskah itu tidak digunakan oleh Winstedt dan De Josselin de Jong.
Isi
Isi naskah ini sama dengan undang-undang Minangkabau.
Fungsi
Undang-undang ini berfungsi untuk mengatur hubungan manusia berdasarkan adat dan syariat Islam.

Judul Undang-undang: Undang-undang Dua belas
Sejarah
ü  Merupakan undang-undang yang dibawa ke Perak oleh Sultan Ahmad Tajuddin Syah yang mula-mula menjadi raja di negeri Perak.
ü  Kini tersimpan di Royal Asiatic Society, disalin pada tahun 1292 H di Pulau Pinang.
Isi
*      Menyatakan bukti kesalahan adalah bagian yang terpenting naskah ini, disamping undang-undang nan delapan, yaitu nama kesalahan seperti tikam bunuh, upas racun, siar bakar, maling curi, samun sakar, dago dagi, umbat umbai, dan sumbang salah.
*      Martabat manusia, raja, penghulu, hulubalang, dan orang muda juga dibicarakan.
*      Ada uraian tentang menteri, jenis-jenis menteri, dan tugasnya.
*      Undang-undang yang sudah dipengaruhi oleh Islam, seperti hukum akal, hukum dakwa, saksi, sumpah, jenis-jenis luka dan bunuh juga dibahas.
*      Bagian ketiga membicarakan perkara yang dibahas di dalam Undang-undang Melaka, seperti orang mencuri, orang berhutang, dan lain-lain. Orang berhutang dan orang berzina mendapat perhatian yang istimewa dalam naskah ini.
Fungsi
Undang-undang ini berfunsi untuk mengatur kehidupan berdasarkan hukum Islam, dan mengatur jabatan juga tugas yang diembannya.

Judul undang-undang: Undang-undang Pahang
Sejarah
ü  Winstedt, ada dua naskah undang-undang, yaitu Maxwell 17 dan 20.
ü  Maxwell 17 disalin pada tahun 1296 H oleh Naina Ahmad, Lebai bin Nahkoda Muhammad Husain.
ü  Maxwell 20 disalin pada tahun 1300 H oleh Luakang bin Muhammad Rashid dari sebuah naskah milik Dato’ Sri Adika Raja yang bertarikh 1248 H.
Isi
v  Bagian pertama menyatakan bahwa undang-undang ini disurat pada masa Sultan Abdul Ghafur dan berlaku bukan saja di Pahang, tapi juga di Perak dan Johor.
v  Pendahulaun: mengatakan bahwa seorang raja hendaklah memelihara rakyatnya serta menjadikan pembesar negeri.
v  Undang-undang Pahang belum terpengaruh Islam.
Fungsi
Undang-undang ini berfungsi sebagai acuan untuk menghukum orang yang berbuat kesalahan, mengatur kehidupan memimpin masyarakat dan masalah hubungan sosial dan kekayaan.

Judul undang-undang: Undang-undang Sembilan Puluh Sembilan
Sejarah
Merupakan undang-undang yang dibawa ke Malaya oleh Sayid Hassan al-Faradz dari Hadramaut dan terus dipakai oleh anak-cucunya.
Naskah undang-undang Sembilan Puluh Sembilan disalin dari sebuah naskah kepunyaan Datuk Sayid Jaafar yang merupakan seorang tokoh yang penting yang hidup di Perak pada akhir abad ke-19.
Isi
Í Undang-undang Sembilan Puluh Sembilan ini berupa tanya-jawab antara Raja Nasran Adil dengan menterinya bernama Khoja Berza Amir Hakim.
Í Dibicarakan juga adat menghadap raja atau memilih raja.
Í Menunjukkan hukuman yang lunak.
Fungsi
Menggambarkan pelaksanaan Adat Temenggung.
Menguraikan perkara-perkara yang biasa dibahas dalam kitab undang-undang.

Judul undang-undang: Adat Raja-Raja Melayu
Sejarah
Ø  Sebenarnya sudah terdapat di dalam karya seperti Sejarah Melayu, Undang-undang Melaka, Hikayat Aceh dan Misa Melayu, tetapi Adat Raja-raja Melayu adalah karya yang khusus membicarakan adat raja-raja Melayu.
Ø  Disusun pada tahun 1193 H atas perintah De Bruyn yang menjadi gubernur Malaka.
Ø  Naskah ini berkali-kali diperbaiki dan diperluas.
Ø  Naskah ini pernah tiga kali diterbitkan. Mula-mula diterbitkan oleh Van Ronkel pada tahun 1929 berdasarkan tiga naskah yang tersimpan di London.
Ø  Pada tahun 1964, Tardjan Hadidjaja menerbitkan kembali dalam huruf Latin serta menambahkan bahan-bahan tentang adat raja-raja Melayu yang diambil dari Undang-undang Melaka, Kata Adat, Pantun Adat, dan Pantun Negeri Sembilan.
Ø  Panuti H. M. Sudjiman, mengkaji semua naskah yang ada untuk dipromosikan di Australian Nasional University, ini merupakan kajian raja-raja yang paling lengkap.
Isi
Menceritakan adat raja-raja Melayu seperti, adat dan upacara tatkala istri Baginda melahirkan, tatkala Baginda bercukur, adat dan upacara perkawinan, upacara pemakaman raja, dan sebagainya.
Fungsi
Undang-undang ini berfungsi untuk mengetahui adat-adat raja-raja Melayu.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar